Info Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

Deskripsi

Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027 merupakan kegiatan bimbingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan serta ketentuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berfokus pada pemahaman substansi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, mekanisme perencanaan pembangunan daerah, serta tahapan penyusunan dokumen RKPD yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan memperoleh pembahasan mengenai arah kebijakan pembangunan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, perumusan sasaran dan indikator kinerja, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah, serta keterkaitan RKPD dengan RPJMD Tahun 2025–2029 dan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, kegiatan ini juga membahas teknik penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pengendalian, evaluasi, serta sinkronisasi program pembangunan.

Melalui kegiatan bimtek ini, diharapkan peserta mampu memahami dan menerapkan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 secara tepat dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur, terintegrasi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

Tujuan Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

  1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.

  2. Meningkatkan kompetensi peserta dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027.

  3. Memahami tahapan, mekanisme, dan sistematika penyusunan RKPD sesuai regulasi.

  4. Mewujudkan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah.

  5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan akuntabel.

Materi Pembahasan Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

1. Kebijakan dan Regulasi Penyusunan RKPD Tahun 2027

  • Pemahaman Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dan ketentuan terkait penyusunan RKPD 2027.

  • Kedudukan, tujuan, fungsi, dan prinsip penyusunan RKPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

2. Konsep Dasar dan Sistematika Dokumen RKPD

  • Struktur, ruang lingkup, dan sistematika dokumen RKPD Tahun 2027.

  • Penyusunan substansi utama dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

  • Penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan daerah.

  • Integrasi program prioritas daerah dengan sasaran pembangunan nasional.

4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

  • Analisis capaian kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya.

  • Identifikasi permasalahan, tantangan, dan isu strategis pembangunan daerah.

5. Perumusan Permasalahan dan Prioritas Pembangunan Daerah

  • Identifikasi isu strategis berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah.

  • Penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

6. Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

  • Perumusan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja pembangunan.

  • Penyelarasan indikator kinerja RKPD dengan RPJMD Tahun 2025–2029.

7. Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

  • Teknik penyusunan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

  • Penentuan target, indikator, serta keluaran dan hasil kegiatan.

8. Sinkronisasi RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

  • Integrasi perencanaan RKPD dengan Renja masing-masing perangkat daerah.

  • Koordinasi dan penyelarasan usulan program serta kegiatan OPD.

9. Penganggaran dan Penguatan Pendanaan Pembangunan Daerah

  • Penyelarasan rencana program dengan kemampuan keuangan daerah.

  • Penentuan prioritas alokasi anggaran berdasarkan target pembangunan.

10. Pengendalian, Evaluasi, dan Finalisasi Dokumen RKPD 2027

  • Mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

  • Teknik penyempurnaan dan finalisasi dokumen RKPD Tahun 2027 agar berkualitas dan akuntabel.

Narasumber /Trainer 

Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli  yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek 

METODE Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta

Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS 

  • Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
  • Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
    Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
  • Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan

Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor

  • WA /TLP 0812 2420 3045 – 0812 9672 0709
  • TELPON KANTOR  021 – 22036025
  • EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com

FAQ Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dalam Penyusunan RKPD 2027

1. Apa itu Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026?

Bimtek ini merupakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan penyusunan RKPD Tahun 2027.

2. Apa tujuan utama kegiatan Bimtek RKPD 2027?

Meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun dokumen RKPD yang sistematis, terarah, terukur, dan sesuai regulasi.

3. Siapa sasaran peserta Bimtek RKPD 2027?

Peserta meliputi Bappeda, Bapperida, kepala OPD, sekretaris OPD, pejabat perencana, dan aparatur pemerintah daerah terkait.

4. Apa saja materi yang dibahas dalam Bimtek ini?

Materi mencakup regulasi RKPD, prioritas pembangunan, indikator kinerja, penyusunan program dan kegiatan, sinkronisasi Renja OPD, serta evaluasi RKPD.

5. Apa manfaat mengikuti Bimtek Penyusunan RKPD 2027?

Peserta memperoleh pemahaman teknis untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027.




Tinggalkan Balasan