INFO jADWAL BIMTEK AKRADETASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT SERTA PENERAPAN MENJADI PKK – BLUD 2018

DENGAN HORMAT

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan paket reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah. Paradigma perubahan yang sangat menonjol adalah penyusunan pola penganggaran dari pendekatan tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada proses yang akan dihasilkan (output), bukan sekedar membiayai masukan (input).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 memfokuskan pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangannya dengan sebutan Badan Layanan Umum. Demikian juga di lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat banyak Perangkat Kerja Daerah yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150 yaitu “Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan”. Untuk itu, pada tanggal 7 November 2007 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri tersebut perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD).

Sehubungan dengan berlakunya Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 pada awal tahun 2018, dan sesuai arahan dari Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bahwa Rumah Sakit (RS) wajib menggunakan aplikasi SISMADAK, baik pada saat melakukan persiapan dokumen maupun saat Surveior melakukan asesment. SISMADAK atau Sistem Manajemen Manajemen Dokumen Dokumen Akreditasi adalah sebuah aplikasi alat bantu bagi Rumah Sakit (RS) untuk mengumpulkan mengumpulkan, menyimpan, dan mencari kembali dokumen bukti yang berhubungan berhubungan dengan akreditasi.

Status BLUD bertahap

Status BLUD bertahap hanya berlaku paling lama 3(tiga) tahun. Sehingga, untuk menjadi BLUD dengan status penuh seharusnya tidak perlu menunggu sampai tiga tahun, sepanjang dokumen administratif yang diajukan kembali kepada kepala daerah dan dinilai oleh tim penilai dirasa sudah memuaskan dapat ditetapkan menjadi BLUD dengan status penuh.

  • BLUD dipersamakan dengan BUMD
  • Peran DPRD pada Penerapan PPK-BLUD

Tahun anggaran

Untuk Sisa Kas di akhir tahun anggaran BLUD, apabila pada akhir tahun anggaran ada Sisa Kas di akhir tahun anggaran pada BLUD, maka Sisa Kas di akhir tahun anggaran tersebut tidak disetor ke Kas Daerah, akan tetapi dilaporkan ke PPKD yang merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Daerah, dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Sisa Kas di akhir tahun anggaran dapat disetor ke Kas Daerah sepanjang ada permintaan Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dalam memberi pelayanan; dan adanya kondisi mendesak, kalau tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Penerapan kebijakan  untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik. Beberapa dukungan kebijakan terhadap penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai. Namun demikian, perkembangan penerapan PPK- BLUD di unit-unit pelayanan publik masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus dilakukan pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan masyarakat. ***

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan ijin dan disposisi Bapak/Ibu selaku direktur rumah sakit untuk dapat menugaskan dan menunjuk staff/pejabat terkait di lingkungan institusi Bapak/Ibu untuk hadir sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan yang di maksud.

 

Informasi jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan Klik https://www.pusdikipd.com/jadwal-diklat/

Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Ketentuan :

Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD   melalui Fax : 021 –  21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan

Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat  tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

  • Penginapan selama 4 hari 3 malam
  • Biaya Kelas
  • Modul, tas, materi/makalah
  • CD materi
  • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
  • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor  PUSDIKIPD

  • telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019 – 021 – 3501999
  • atau via e-mail: info@pusdikipd.com
  • Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami  PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

Categories: Bimtek Bidang Kesehatan Dan Rumahsakit,Bimtek Diklat Pilihan

Tags: ,,,,,,,

Comments are closed

error: Content is protected !!