Bimtek Nasional Fungsi DPRD Dalam Mendorong Kemandirian BUMD Sebagai Channel Pelayanan Publik .2017

I. Latar Belakang
Dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selama ini menjadi payung hukum Perusahaan daerah, telah dicabut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang BUMD.
Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar dan tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah akan menyebabkan laba dan kinerja BUMD yang dihasilkan juga rendah, masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, dan ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, mengatur 3 fungsi DPRD yaitu :
1. Fungsi pembentukan perda
2. Fungsi anggaran
3. Fungsi pengawasan
Selanjutnya Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf c UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan bahwa Kekuasaan Presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk itu maka Kepala daerah sebagai organ BUMD dan bertindak selaku RUPS pada Perseroda.
DPRD dengan fungsinya tentunya juga turut menjaga keberlangsungan BUMD dan mendorong BUMD ke depan. Sebagai contoh, apakah pada BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang baik akan tetap diberikan penyertaan modal, dsb.
DPRD tidak memiliki ortoritas langsung terhadap BUMD. Untuk itu koordinasi dengan mitra (Kepala Daerah) menjadi hal yang sangat penting. Fungsi yang sangat penting adalah pada saat DPRD menyusun Perda Pendirian dan Perda penyertaan modal. Guna menunjang hal itu, DPRD sangat perlu mempunyai pengetahuan yang komprehensif terhadap BUMD dan penyertaan modalnya serta pengelolaannya.

II. Permasalahan
1. Bagaimana membentuk BUMD yang sehat dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik;
2. Fungsi DPRD dalam mendorong BUMD berkinerja baik;
3. Apakah perda tentang penyertaan modal dapat memberikan dorongan bagi perbaikan BUMD;
4. Bagaimana kewenangan DPRD dalam fungsi pengawasan pengelolaan BUMD.

III. Maksud dan Tujuan
1. Maksud bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pandangan bagi DPRD terhadap BUMD dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi bagai Pendapatan Daerah.
2. Tujuannya adalah : Adanya pemahaman yang komprehensif dalam penyusunan perda pendirian dan penyertaan modal serta pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sesuai fungsinya dapat tepat sasaran, efektif, efisien dan berdaya guna.
Informasi :
1. Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 5 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, CD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 15 orang peserta)
Konfirmasi Pendaftaran : 0811 878 9991 – 0822 9970 6471

Categories: Bimtek Bidang BUMN BUMD,Bimtek Bidang DPRD

Comments are closed

error: Content is protected !!
Chat WA