Bimtek Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 Dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018

Bimtek Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 Dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 Dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Tujuan Bantuan Keuangan Partai Politik:

  1. Menjaga kemandirian partai politik agar tetap menutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepanan kepentingan para penyumbang.
  2. Mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader partai politik yang duduk di legsilatif maupun eksekutif karena keterpaksaan mencari dana untuk menggerakkan partai politik.
  1. Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan:
  2. Keadilan dan kesetaraan, yakni semua partai yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan sesuai dengan perolehan suara atau kinerja masing-masing partai.
  3.   Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar.
  1. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan:
  2. Diambilkan dari anggaran negara.
  3. Ditentukan kriteria partai penerima.
  4. Disalurkan lembaga negara/pemerintahan yang ditujuk.
  5. Dirumuskan besarannya.
  6. Ditentukan peruntukannya.
  7. Dilaporkan penggunaannya kepada pubik.
  8. Diaudit akuntan negara.
  9. Dijatuhkan sanksi administrasi bila menyalahi prosedur; dijatuhkan sanksi pidana bila dikorupsi.

INFORMASI JADWAL DAN TANGGAL PELAKSANAAN SILAHKAN KLIK https://www.pusdikipd.com/jadwal-diklat/

Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Ketentuan :

Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD melalui Fax : 021 – 21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan
Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

Penginapan selama 4 hari 3 malam
Biaya Kelas
Modul, tas, materi/makalah
CD materi
Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor PUSDIKIPD telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019 – 021 – 3501999
atau via e-mail: info@pusdikipd.com
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

Categories: Bimtek Bidang Pemerintahan

Tags: ,,

Comments are closed

error: Content is protected !!