BIMTEK MANAJEMEN EKSTENSIFIKASI PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENILAIAN PBB DALAM RANGKA MENDORONG PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dengan Hormat

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalahh sistem Self-Assessment. Sistem Self-assessment sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena sistem perpajakan yang dianut di Indonesia memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang, maka kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia merupakan hal yang sangat penting demi terlaksananya sistem perpajakan dengan baik dan benar.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bertugas sebagai pengawas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ditjen Pajak mengawasi gerak – gerik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Apa yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menguji tingkat kepatuhan setiap Wajib Pajak? Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak.

Mendengar kata pemeriksaan pajak, terkadang Wajib Pajak merasa terancam karena Pemeriksa Pajak sering dianggap mengada-ada / takabur mengenai fakta yang tersedia dan selalu mencari kesalahan Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak dapat memahami apakah Pemeriksa Pajak telah bekerja sesuai dengan penjelasan dan ketentuan yang berlaku, hendaknya setiap Wajib Pajak dapat terlebih dahulu memahami pengertian dari Pemeriksaan Pajak itu sendiri.

Pengertian Pemeriksaan

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat memahami bahwa pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka menguji kepatuhan setiap Wajib Pajak. Pemeriksa Pajak dapat menguji apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sesuai atau tidak dengan kewajiban yang harus dibayar menurut pemeriksa. Walaupun Pemeriksa Pajak diberikan wewenang dalam melakukan pemeriksaan, namun dalam hal ini Pemeriksa Pajak tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban pajak Wajib Pajak yang bersangkutan tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan sebagai dasar bukti dalam penghitungan pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Sesuai Pasal 29 Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

  1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  3. Memberikan keterangan yang diperlukan;

Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

INFORMASI JADWAL DAN TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK DIKLAT SILAHKAN KLIK https://www.pusdikipd.com/jadwal-diklat/

Ketentuan :

Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD   melalui Fax : 021 –  21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan

Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat  tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

  • Penginapan selama 4 hari 3 malam
  • Biaya Kelas
  • Modul, tas, materi/makalah
  • CD materi
  • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
  • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor  PUSDIKIPD

, telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019 – 021 – 3501999

atau via e-mail: info@pusdikipd.com

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami  PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

Categories: Bimtek Bidang Perpajakan,Bimtek Diklat Pilihan

Comments are closed

error: Content is protected !!
Chat WA