BIMTEK DIKLAT PENYUSUSNAN SOP STANDAR OPRAITING PROCEDURE BLUD RSUD PUSKESMAS 2018

  • Kepada Yth,
  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
  • Sekretariat DPRD BLUD, RSUD ,PERGURUAN TINGGI , PUSKESMAS  Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
  • (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
  • Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan  PPK, Bendahara & SKPD terkait.

Di Tempat

Dengan Hormat

Berkembangnya suatu rumah sakit , menyebabkan pihak manajemen mengalami kesulitan dalam mengontrol transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di rumah sakit. Pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan akuntansi dapat membantu mengontrol, mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi secara rapi dan terstruktur. Bahkan bila proses pencatatan transaksi tersebut dibantu dengan kebijakan dan prosedur akuntansi rumah sakit yang akurat sehingga dapat berlangsung lebih tepat.
Agar Sistem pencatatan akuntansi rumah sakit dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka kebijakan dan prosedur akuntansi yang dibangun harus sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan oleh rumah sakit secara tepat. Adanya manual kebijakan dan prosedur akuntansi rumah sakit mampu membantu staf akuntansi rumah sakit dalam menjurnal dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi secara tepat pada akun yang tepat .
Sistem Informasi Akuntansi Manual RS atau Standard Operating Procedure (SOP) dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit dan menjamin implementasi sistem dan prosedur dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam bidang administrasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Standard Operating Procedure (SOP) ini disusun secara sistematis dalam bentuk uraian penjelasan, flowchart (bagan alur), dan formulir-formulir.
Dari segi hukum Badan Layanan Umum sesuai ketentuan PP23/2005 dan Perdirjen PB/36/2012 wajib menyusun SOP Keuangan sebagai pedoman pengelolaan keuangan, terutama untuk area-area yang diberikan fleksibilitas. Masih banyak BLUD/BLU yang belum menyusun SOP Keuangan tersebut, sehingga menjadi temuan BPK atau Inspektorat. Institusi BLU tersebut minimal memiliki 5 SOP Keuangan yaitu SOP Pengelolaan Pendapatan, SOP Pengelolaan Kas, SOP Pengelolaan Piutang, SOP Pengelolaan Pengadaan, dan SOP Pengelolaan Inventaris.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari, Pusat Pendidikan Keuangan dan Inovasi Pemerintah Daerah  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Nasional

Materi Pembahasan 

1.Dasar-dasar Penyusunan SOP Keuangan

  • Ketentuan PP No 23/2005
  • Ketentuan PMK No 92/PMK.05/2011 dan Perdirjen 20/PB/2012 untuk BLU
  • Permendagri No 61/ tahun 2007 untuk BLUD
  • Mengidentifikasi ketentuan Struktur Organisasi dan Tata Kelola

2. Sistematika SOP Keuangan

  • Pengertian SOP Keuangan
  • Sistematika SOP Pengelolaan Kas
  • Sistematika SOP Pengelolaan Piutang
  • Sistematika SOP Pengelolaan Hutang
  • Sistematika SOP Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Sistematika SOP Pengelolaan inventaris

3. Proses Penyusunan SOP Keuangan

  • Identifikasi Tupoksi/Unit Terkait
  • Merumuskan Judul SOP sesuai dengan produk/hasil akhir dari suatu proses
  • Merumuskan uraian jenis kegiatan
  • Menentukan pelaksana (aktor) dalam setiap jenis kegiatan
  • Menggambarkan flowchart menggunakan simbol- simbol
  • Melengkapi dokumen SOP

4. Identifikasi Tupoksi/Unit Terkait dan Merumuskan Ruang Lingkup SOP Keuangan

  • Identifikasi Tupoksi bagian operasional
  • Identifikasi Tupoksi bagian keuangan
  • Identifikasi Tupoksi bagian akuntansi

5. Memetakan Uraian Jenis Kegiatan & Aktor Pelaksana

  • Uraian jenis kegiatan di Pengelolaan Kas
  • Uraian jenis kegiatan di Pengelolaan Piutang
  • Uraian jenis kegiatan di Pengelolaan Hutang
  • Uraian jenis kegiatan di Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa
  • Uraian jenis kegiatan pengelolaan inventaris

6. Menggambarkan Flowchart

  • Memahami format flowchart sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
  • Memahami simbol-simbol flowchart
  • Mengubah uraian kegiatan menjadi flowchart

7. Melengkapi dokumen SOP

  • Penomoran SOP
  • Pengesahan SOP
  • Lampiran-Lampiran SOP

Informasi jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan Klik https://www.pusdikipd.com/jadwal-diklat/

Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Ketentuan :

Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD   melalui Fax : 021 –  21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan

Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat  tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

  • Penginapan selama 4 hari 3 malam
  • Biaya Kelas
  • Modul, tas, materi/makalah
  • CD materi
  • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
  • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor  PUSDIKIPD

  • telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019 – 021 – 3501999
  • atau via e-mail: info@pusdikipd.com
  • Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami  PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

 

 

Categories: Bimtek Bidang Kesehatan Dan Rumahsakit,Bimtek Diklat Pilihan

Tags: ,,,,,

Comments are closed

error: Content is protected !!