Info -Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan
Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan
Deskripsi
Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan program peningkatan kompetensi yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, regulasi, serta implementasi terbaru di bidang ketenagakerjaan. Pelatihan ini membahas perubahan ketentuan pengupahan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, termasuk kebijakan upah minimum, upah minimum sektoral, struktur dan skala upah, serta mekanisme pembayaran upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pelatihan ini mengulas UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, hubungan kerja, perjanjian kerja, waktu kerja, lembur, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemutusan hubungan kerja (PHK), serta jaminan pelindungan tenaga kerja.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan terbaru secara tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan industrial. Pelatihan ini sangat relevan bagi pimpinan perusahaan, bagian HRD, pengelola SDM, praktisi ketenagakerjaan, instansi pemerintah, serta pihak terkait agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, produktif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tujuan Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan
Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
-
Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan dan regulasi terbaru mengenai pengupahan dan pelindungan ketenagakerjaan.
-
Memahami ketentuan penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, serta mekanisme pembayaran upah.
-
Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja.
-
Meningkatkan kompetensi pengelolaan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Materi Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan
1. Kebijakan dan Regulasi Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan
-
Pemahaman PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026.
-
Ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan implikasi penerapan regulasi terbaru.
2. Kebijakan Penetapan Upah Minimum
-
Mekanisme penetapan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral.
-
Formula penghitungan upah minimum dan variabel penyesuaiannya.
3. Penyusunan Struktur dan Skala Upah
-
Teknik penyusunan struktur dan skala upah berdasarkan jabatan dan kompetensi.
-
Penerapan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan proporsional.
4. Komponen dan Mekanisme Pembayaran Upah
-
Jenis, komponen, bentuk, dan tata cara pembayaran upah.
-
Ketentuan upah lembur, potongan upah, dan keterlambatan pembayaran.
5. Perjanjian Kerja dan Hubungan Industrial
-
Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKWTT.
-
Hak, kewajiban, serta tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja.
6. Pelindungan Hak-Hak Pekerja dan Tenaga Kerja
-
Pelindungan hak dasar pekerja dan larangan diskriminasi dalam pekerjaan.
-
Pelindungan tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.
7. Waktu Kerja, Istirahat, dan Keselamatan Kerja
-
Ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, cuti, dan kerja lembur.
-
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penyelesaian Perselisihan
-
Prosedur PHK, hak pekerja, dan kewajiban pemberi kerja.
-
Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
9. Jaminan Sosial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
-
Pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
Pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
10. Implementasi Regulasi dan Studi Kasus Ketenagakerjaan
-
Strategi penerapan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 di perusahaan.
-
Simulasi kasus, evaluasi kepatuhan, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Narasumber /Trainer
Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek
METODE Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta
Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS
- Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
- Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email. - Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan
Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor
- WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587
- TELPON KANTOR 021 – 22036025
- EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com
PROSEDUR PEMBAYARAN
Biaya Kontribusi Bimtek /Training dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)
INFORMASI JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DAPAT MELIHAT JADWAL KAMI DI BAWAH
FAQ Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengupahan dan Pelindungan Ketenagakerjaan
1. Apa itu Pelatihan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026?
Pelatihan ini merupakan kegiatan peningkatan kompetensi untuk memahami kebijakan pengupahan dan pelindungan ketenagakerjaan berdasarkan regulasi terbaru.
2. Apa tujuan utama pelatihan ini?
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai ketentuan pengupahan, hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, serta penerapan regulasi ketenagakerjaan.
3. Apa saja materi yang dibahas dalam pelatihan?
Materi meliputi penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, pembayaran upah, hubungan industrial, PKWT, PKWTT, PHK, K3, dan pelindungan hak pekerja.
4. Siapa yang perlu mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ini ditujukan bagi pimpinan perusahaan, HRD, pengelola SDM, praktisi ketenagakerjaan, bagian personalia, instansi pemerintah, serta perwakilan pekerja.
5. Apa manfaat PP Nomor 49 Tahun 2025 bagi perusahaan?
Membantu perusahaan memahami penyesuaian kebijakan pengupahan, penerapan upah minimum, serta penyusunan struktur dan skala upah sesuai ketentuan.
6. Mengapa UU Nomor 27 Tahun 2026 penting dipahami?
Karena undang-undang ini mengatur pelindungan hak pekerja, hubungan kerja, jaminan sosial, waktu kerja, lembur, PHK, dan pengawasan ketenagakerjaan.
JDIH Kementerian Ketenagakerjaan+1
7. Apa hasil yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan?
Peserta diharapkan mampu menerapkan ketentuan pengupahan dan pelindungan ketenagakerjaan secara tepat, meningkatkan kepatuhan hukum, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
