Lembaga Diklat Pemerintah Jadwal Bimtek Diklat Ahir Tahun 2017 ( September – Oktober – November -Desember )

  • PUSAT PENDIDIKAN KEUANGAN DAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH
  • No : 005/S.K/ PUSDIKIPD/ VIII / 2017
  • Lamp : Dua Berkas
  • Perihal : Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis

 

  • Kepada Yth;
  • Para Sekertariat Daerah / Sekretariat DPRD
  • Para Kepala SKPD, Direktur ;(RSUD/BUMN/BUMD)
  • Para Camat/Desa
  • Kabupaten / Kota / Provinsi

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia ( SDM ). Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan bertujuan dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi serta menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan.

Selain itu Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kopentensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS dan dilaksanakan secara berjenjang. Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kopetensi Teknis dalam melaksanakan tugasnya.

Demi tercapainya dalam rangka meningkatkan SDM Serta turut memberikan pemahaman bagi semua Aparatur Pemerintah Daerah tentang peraturan atau revisi perubahan yang dilakukan pemerintah pusat. Kami dari PUSDIKIPD sebagai Event Organiser yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan, perkenankan kami mengajukan penawaran kepada bapak/ibu pimpinan untuk pelaksanaan Diklat dan Bimtek tahun anggaran 2017

Untuk mendukung kegiatan ini, narasumber pada bimbingan teknis dimaksud adalah pejabat berpengalaman / berkompeten dari instansi pemerintah yang terkait dan diharapkan selesainya kegiatan tersebut para peserta akan memperoleh wawasan dan pemahaman yang lengkap, tepat, dan berkepastian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Kegiatan Terlaksanan Pada tanggal

JAKARTA BANDUNG JOGJAKARTA BALI
07 – 08 September 2017

14 – 15 September 2017

22 – 23 September 2017

28 – 29 September 2017

05 – 06 Oktober 2017

12 – 13 Oktober  2017

05 – 06 September 2017

11 – 12 September 2017

18 – 19 September 2017

26 – 27 September 2017

03 – 04 Oktober 2017

10 – 11 Oktober 2017

06–07 September 2017

12–13 September 2017

22 -23 September 2017

28–29 September 2017

06-07 Oktober 2017

13 – 14 Oktober 2017

07 – 08 September 2017

14 – 15 September 2017

22 – 23 September 2017

28 – 29 September 2017

05 – 06 Oktober 2017

12 – 13 Oktober  2017

Hotel FAVE Jakarta

Jl. Hayam Wuruk No 127

Hotel FAVE BRAGA

Jl. Braga Street No 99

Hotel PANDANARAN

Jl. Prawirotman No 38

Hotel Grand Ixora

Jl.Kartika Plasa No 92

Bersama ini kami lampirkan kegiatan serta materi pilihan dan pembiayaan kegiatan serta jadwal kegiatan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Pimpinan. Untuk komfirmasi pendaftaran, kami harapkan dapat menghubungi melalui :

Telp.(021 ) 3501999 Contact Person/SMS : Sdr. Sulham  081316079019 .Ibu Eka 08118789991

Biaya anggaran secara kolektif. Biaya Bimtek dan Diklat ini, di selenggarakan secara swadana yang di bebankan kepada masing-masing peserta/SKPD, dengan biaya sebagai berikut :

Biaya Pelatihan

* Kontribusi : Rp.3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

* Kontribusi : Rp.4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah )

Biaya Sudah Termasuk Penginapan ( 1 Kamar 2 Orang / Twin Sharen ) Cek In Satu Hari Sebelum Pelaksanaan Dan Cek Out Satu Hari Sesudah Pelaksanaan.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan dengan harapan kami bahwa bapak/ibu berkenan mempercayakan kepada Lembaga kami, selaku fasilisator pelaksana Bimtek dan Diklat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Hormat Kami,

PUSAT PENDIDIKAN KEUANGAN DAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH

*Pilih Salah Satu Materi Sosialisasi Dan Bimtek Yang Mau Diikuti :

SOSIALISASI – BIMTEK KEUANGAN

  1. Pedoman Penyusunan Lapotan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  2. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2017 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  3. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
  4. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  6. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  7. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  8. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  9. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
  1. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda
  2. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  3. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  4. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
  5. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  6. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011
  7. Rekonsiliasi Dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
  8. Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  9. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah
  10. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  11. Peningkatan Kinerja Daerah dan Perbaikan Opini BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah
  12. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara
  13. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  14. Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  15. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara
  16. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara SKPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014
  17. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK )
  18. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011
  19. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  20. Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
  21. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2016 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  22. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  23. Bimtek Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

SOSIALISASI – BIMTEK KEPEGAWAIAN

  1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  2. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Sistem Administrasi Kepegawaian
  4. Analisis Beban Kerja (ABK)
  5. Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  6. Sistem Mutasi Kepegawaian
  7. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  8. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
  9. Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penyusunan Kinerja Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Pengukuran Beban Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
  10. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Guna Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia Dengan Disiplin dan Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian Secara Menyeluruh Berdasarkan PerMENPAN & RB Nomor 81 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2014
  11. Pedoman Penyusunan Standar Operasionla Prosedur (SOP) Administasi Pemerintahan
  12. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  13. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun

SOSIALISASI – BIMTEK PEMERINTAHAN

  1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  2. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
  3. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  4. Penyusunan Program Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2016
  5. Pedoman Penyusunan Standar Operasionla Prosedur (SOP) Administasi Pemerintahan
  6. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
  1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  2. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
  3. Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
  4. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2014 dan PERPU No.01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

SOSIALISASI – BIMTEK PERPAJAKAN

  1. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang–Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
  3. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
  4. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)
  5. Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah
  6. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
  7. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  8. Jurusita Pajak Daerah
  9. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD

SOSIALISASI – BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

  1. Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014
  2. Sosialisasi Perpres No. 4/2015 dilengkapi Praktek Penyusunan Dokumen Pengadaan berdasarkan Perpres 4/2015 dan Perka LKPP No. 1/2015, serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.0.
  3. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  4. Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  7. Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
  8. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015
  9. Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA
  10. Strategi Memenangkan Tender Pemerintah melalui Sistem Elektronik Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.0
  11. Strategi Merumuskan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan

SOSIALISASI – BIMTEK DESA

  1. Pembangunan dan Pengeloalaan Keuangan Desa
  2. Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
  3. Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA
  4. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  5. Manajenen dan Administrasi Kelurahan
  6. Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  7. Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah
  8. Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
  9. Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
  10. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
  11. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.
  12. Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
  13. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
  14. Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa
  15. Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
  16. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  17. Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola

* SOSIALISASI – BIMTEK KEPENDUDUKAN

  1. Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat.
  2. Kemampuan pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan
  1. Meningkan Profesionalisme tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  2. Teknis Kependudukan dalam Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK)

SOSIALISASI – BIMTEK ASET DAERAH

  1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara
  2. Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
  3. Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
  4. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
  5. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
  6. Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016

SOSIALISASI – BIMTEK KEARSIPAN

  1. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
  2. Manajemen Pengelolaan Arsip
  3. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Aparatur Pemda, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota
  4. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC)
  5. Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Mendukung Kesekretariatan Serta Pengelolaan Kearsipan dan TataNaskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
  6. Program Arsip Vital

SOSIALISASI – BIMTEK KEPENDUDUKAN

  1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
  2. Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD)
  3. Bimtek Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2016

SOSIALISASI – BIMTEK SATPOL PP

  1. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
  2. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
  3. Intelejen Satpol PP

SOSIALISASI – BIMTEK HUMAS

  1. Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima
  2. MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  3. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
  4. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah

SOSIALISASI – BIMTEK DPRD

  1. Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
  2. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  3. Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  4. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  5. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  6. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  7. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
  9. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  10. Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  11. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  12. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  13. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  1. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

SOSIALISASI – BIMTEK KESEHATAN

  1. Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
  2. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  3. Komunikasi Perubahan dan Perilaku
  4. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
  5. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
  6. Manajemen Proyek
  7. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
  8. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
  9. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
  10. Leadership Training For Management
  11. Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
  12. Kesehatan Reproduksi Remaja
  13. Penyehatan Air
  14. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  15. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
  16. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
  17. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
  18. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.
  19. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
  20. Disain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
  21. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
  22. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender

——————————————————————————————————————————-

Formulir Pendaftaran

Unit Kerja/ SKPD : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Prov./Kab./Kota : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telepon/ Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP/NRP : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telp./Hp. : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP/NRP : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telp./Hp. : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………….2017

Pejabat Yang Menugaskan

(……………………………………)

Kami Juga Dapat Melaksanakan In House Training ( Minimal 10 Peserta ) Dengan Materi, Jadwal dan Tempat disesuaikan Permintaan.

Categories: Bimtek Bidang Aset Daerah,Bimtek Bidang BUMN BUMD,Bimtek Bidang DPRD,Bimtek Bidang Gender/Perempuan,Bimtek Bidang Kearsipan,Bimtek Bidang Kepegawaian,Bimtek Bidang Kependudukan,Bimtek Bidang Kesehatan Dan Rumahsakit,Bimtek Bidang Keuangan,Bimtek Bidang Keuangan Desa,Bimtek Bidang Multimedia Pemda,Bimtek Bidang Perpajakan,Bimtek Bidang Satpol PP,Bimtek Bidang UMKM,Bimtek Dan Ujian Sertifikasi PBJ

Comments are closed

error: Content is protected !!