Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perpres No.12 Tahun 2021

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perpres No.12 Tahun 2021

Dengan Hormat

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi telah disahkanlah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Adapun tujuan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

  1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
  5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
  8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Dan tugas PPK sesuai Perpres No 12 Tahun 2021 sebagai berikut:

  1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. Menetapkan rancangan kontrak;
  5. Menetapkan HPS;
  6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  9. Mengendalikan Kontrak;
  10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  13. Menilai kinerja Penyedia;
  14. Menetapkan tim pendukung;
  15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Untuk Memahami Opsi Di Atas Maka Kami PUSDIKIPD Untuk Meyelengarakan Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perpres No.12 Tahun 2021 Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD   melalui Fax : 021 –  21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan

Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat  tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Rupiah )

Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

  • Penginapan selama 4 hari 3 malam
  • Biaya Kelas
  • Modul, tas, materi/makalah
  • CD materi
  • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
  • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor  PUSDIKIPD

, telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019  – 021 – 3501999

atau via e-mail: info@pusdikipd.com

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami  PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

 

Categories: Bimtek Dan Ujian Sertifikasi PBJ

Tags: ,,,,

Comments are closed

error: Content is protected !!
Chat WA