Bimtek LAKIP Dan Diklat Pedoman Penyusunan LAKIP

Bimtek LAKIP Dan Diklat Pedoman Penyusunan LAKIP

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“ yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Bimtek Pedoman Penyusunan LAKIP

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Regulasi LAKIP Dan SAKIP

SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Pemerintah

Informasi Jadwal Dan Tangal Pelaksanaan Silahkan Klik dan Download http://www.pusdikipd.com/jadwal-diklat/

Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Ketentuan :

Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD   melalui Fax : 021 –  21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan

Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat  tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Rupiah )

Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

  • Penginapan selama 4 hari 3 malam
  • Biaya Kelas
  • Modul, tas, materi/makalah
  • CD materi
  • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
  • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor  PUSDIKIPD

, telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019  – 021 – 3501999

atau via e-mail: info@pusdikipd.com

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami  PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

Categories: Bimtek Bidang Pemerintahan,Bimtek Diklat Pilihan

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Comments are closed

error: Content is protected !!
Chat WA