Bimtek Diklat BUMD 2018 ,Sosialisasi PP No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dengan Hormat

PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akhirnya keluar. Beleid turunan dari UU 23 Tahun 2014 ini mejadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk didalamnya PDAM.

Setelah melalui proses pembahasan sejak 2015, PP BUMD akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2017. PP ini merupakan turunan dari UU No 24 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur khusus tentang BUMD.

Beleid baru ini berisi 17 bab dan 141 pasal. Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroaan daerah. Perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satau daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah. Perseroda ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu daerah.

Dasar dari pendirian BUMD ini dalam bunyi pasal 9 adalah kebutuhan daerah dan juga kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah yang dimaksud adalah dalam hal pelayanan umum dan juga kebutuhan masyarakat. Tiga aspek bidang usaha yang harus dipenuhi untuk mendirikan BUMD meliputi peraturan perundang-undangnan, ketersediaan teknologi dan juga ketersedian SDM.

Dengan adanya aturan ini, maka PDAM yang merupakan BUMD kedepan bisa memilih bentuk yang diiginkan. Apakah berupa perseroda yang fokus pada pengembangan usaha atau perumda yang fokus pada pelayanan sosial.

Dilihat dari karakteristik dan kegiatan usaha yang pelayanan kepada masyarakat, PDAM lebih cocok bentuk hukumnya adalah Perumda. Namun demikian, bagi PDAM yang sahamnya dimiliki lebih dari satu daerah seperti PDAM Kabupaten Bandung, PDAM Intan Banjar dan PDAM Jayapura, pilihan bentuk hukumnya lebih cocok ke Perseroda.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pamabagyo, PP BUMD ini sama halnya dengan aturan di BUMN. Memang bentuknya bisa persero atau perumda, namun meskipun persero tetap masih dibebani untuk sosial seperti PLN.

 

Informasi Jadwal Dan Pelaksanan Bimtek Diklat Silahkan Klik Dan Download http://www.pusdikipd.com/jadwal-diklat/

Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Ketentuan :

Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke kantor Sekretariat Diklat PUSDIKIPD   melalui Fax : 021 –  21202049 atau via e-mail info@pusdikipd.com selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan

Biaya penyelenggaraan Bimtek / Diklat  tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Rupiah )

Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :

  • Penginapan selama 4 hari 3 malam
  • Biaya Kelas
  • Modul, tas, materi/makalah
  • CD materi
  • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
  • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta rombongan Minimal 5 Orang

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor  PUSDIKIPD

, telp: 021 – 21202049 HP: 08118789991 – 081316079019 – 021 – 3501999

atau via e-mail: info@pusdikipd.com

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami  PUSDIKIPD Menguucapkan terima kasih.

 

 

Categories: Bimtek Bidang BUMN BUMD

Comments are closed

error: Content is protected !!